Terbit 14 Peraturan Menteri Keuangan terbaru terkait PPN dan PPH dalam UU HPP

Pada 5 April 2022, setelah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 tahun 2021 (UU HPP), Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi menerbitkan 14 Peraturan Menteri Keuangan sebagai aturan turunan atau aturan pelaksana terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Berikut adalah ketentuan Perpajakan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan yang baru saja diterbitkan:

  1. PMK 58/PMK.03/2022 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/ atau Pelaporan Pajak yang dipungut oleh Pihak Lain atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.
  2. PMK 59/PMK.03/2022 tentang Perubahan atas PMK 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah.
  3. PMK-60/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
  4. PMK-61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Kegiatan Membangun Sendiri.
  5. PMK-62/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penyerahan Liquefied Petroleum Gas Tertentu.
  6. PMK-63/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penyerahan Hasil Tembakau.
  7. PMK-64/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu.
  8. PMK-65/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas.
  9. PMK-66/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penyerahan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
  10. PMK-67/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penyerahan Jasa Agen Asuransi, Jasa Pialang Asuransi, dan Jasa Pialang Reasuransi.
  11. PMK-68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.
  12. PMK-69/PMK.03/2022 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
  13. PMK-70/PMK.03/2022 tentang Kriteria dan/atau Rincian Makanan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, serta Jasa Boga atau Katering, yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
  14. PMK-71/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) Tertentu.

Daftar aturan di atas merupakan aturan pelaksana terkait PPN dan PPh yang sebelumnya sudah diatur dalam UU HPP. Hal ini juga berkaitan dengan pemberlakuan PPN tarif 11% yang sudah berlaku mulai 1 April 2022. Apabila Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut terkait terbitnya ke-14 Peraturan Menteri Keuangan tersebut, jangan ragu untuk menghubungi kami di support@ah-taxconsulting.com.



Leave a Reply

Happy Eid Mubarak 2023