Pada 05 April 2022, Pemerintah melalui Menteri keuangan resmi mengeluarkan beberapa Aturan merespon kebutuhan implementasi lebih lanjut PPN 11%. Salah satu aturan dalam Terbit 14 Peraturan Menteri Keuangan terbaru terkait PPN dan PPH dalam UU HPP adalah PMK-68/PMK.03/2022 yang mengatur tentang Perlakuan PPN atas Penyerahan Aset Kripto dan detail aturan terkait PPN dan PPh atas

Mulai 01 Mei 2022, Perdagangan Aset Kripto terkena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 tahun 2022 (PMK-68/PMK.03/2022) tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi Perdagangan Aset Kripto. Siapa saja uang merupakan Subjek Pajak dalam Perdagangan Aset Kripto sudah kami jabarkan

Mulai 1 Mei 2022, Transaksi Perdagangan Aset Kripto terkena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Ketentuan tentang Pajak Kripto ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 tahun 2022 (PMK-68/PMK.03/2022) yang merupakan aturan turunan dari Undang-undang Harmonisasi Perturan Perpajakan Nomor Nomor 7 tahun 2021 (UU HPP). Terbitnya PMK-68/PMK.03/2022 yang merupakan aturan pelaksana perpajakan

Pada 5 April 2022, setelah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 tahun 2021 (UU HPP), Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi menerbitkan 14 Peraturan Menteri Keuangan sebagai aturan turunan atau aturan pelaksana terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Berikut adalah ketentuan Perpajakan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan yang baru saja diterbitkan: PMK 58/PMK.03/2022

Aplikasi e-Faktur versi 3.2 dirilis dalam rangka penyesuaian tarif PPN dari 10% menjadi 11% yang mulai berlaku tanggal 1 April 2022. Untuk mencegah terjadinya kesalahan atau kehilangan database (corrupt database), pengguna aplikasi E-faktur perlu melakukan back-up database (folder db) yang digunakan pada applikasi ini sebelum melakukan update applikasi. Setelah applikasi ter-update, pengguna perlu menyalin database

Sehubungan dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 tahun 2021, terdapat penambahan dan perubahan pada pasal 7 dan pasal 9 yaitu terkait: Pasal 7 mengenai kenaikan tarif PPN secara bertahap mulai dari 10% menjadi 11% per tanggal 1 April 2022 dan 12% paling lambat per tanggal 1 Januari 2025, dan Pasal 9 mengenai

Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), melalui Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Wajib Pajak dapat mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) melalui DJP Online berikut dengan Lampirannya. PPS yang akan dilaksanakan selama 6 bulan, sejak 1 Januari 2022 hingga 30 Juni

Pada 7 Oktober 2021, DPR bersama Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang terdiri dari sembilan bab dengan enam lingkup pengaturan. Salah satu lingkup pengaturan adalah terkait Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Wajib Pajak. Program PPS adalah kesempatan yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan yang

Pada 7 Oktober 2021, DPR bersama Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang terdiri dari sembilan bab dengan enam lingkup pengaturan. Salah satu dari bab tersebut terkait dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Bab II : KUP Berikut beberapa poin perubahan dari UU no. 6

Pada 29 Oktober 2021, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang terdiri dari sembilan bab dengan enam lingkup pengaturan. Berikut adalah Rincian perubahan yang terdapat dalam UU HPP. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Penomoran untuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wajib Pajak Orang

Direktorat Jenderal Pajak menambahkan fitur pada layanan E-reporting DJP Online. Fitur tersebut digunakan untuk menunjang penyampaian laporan realisasi investasi sebagai syarat mendapatkan deviden atau Penghasilan lain yang dapat dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan sesuai dengan PMK-18/PMK.03/2021. Untuk dapat menggunakan layanan E-reporting investasi pada DJP Online, Wajib Pajak dapat melakukan aktivasi layanan terlebih dahulu. Aktivasi dilakukan

Pada awal Maret 2021, Kementerian Keuangan mengeluarkan PMK-18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan UU Cipta Kerja. Aturan pelaksana ini menerangkan lebih lanjut terkait Penghasilan yang dikecualikan dari Objek Pajak. Jika pada artikel sebelumnya disebutkan terkait syarat Pengecualian dari Objek Pajak untuk emapt jenis penghasilan yaitu, dividen dari Dalam Negeri, dividen dari Luar Negeri, Penghasilan Setelah Pajak dari BUT

Pada awal Maret 2021, Kementerian Keuangan mengeluarkan PMK-18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan UU Cipta Kerja di Bidang PPh, PPN, dan KUP. Aturan pelaksana ini menerangkan lebih lanjut terkait Penghasilan yang dikecualikan dari Objek Pajak. Berikut adalah 4 Jenis Penghasilan yang dikecualikan dari Objek Pajak: Dividen dari Dalam Negeri Untuk WP OP Untuk WP Badan Dividen dari Luar

Waktu berjalan dengan cepat, sudah mendekati 31 Maret 2021. Jangan lupa untuk melaporkan SPT Tahunan Anda melalui kanal DJP Online. Untuk memudahkan Anda mengisi SPT Tahunan Pribadi, berikut adalah beberapa video tutorial Pengisian melalui E-Filing yang dirilis Direktorat Jenderal Pajak. Selain melalui E-filing, Anda dapat melaporkan SPT Tahunan Pribadi 2020 Anda melalui E-form. Berikut adalah

Pada 05 Oktober 2020, Undang-Undang No. 11 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) atau lebih dikenal dengan istilah Undang-undang Omnibus Law resmi disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Undang-undang ini diharapkan dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi dan menambah penyerapan tenaga kerja melalui investasi di Indonesia. Sehingga selain terkait ketenagakerjaan, Undang-undang ini juga mengatur beberapa kebijakan pada klaster

Tarif Bea Materai per 01 Januari 2021 berdasarkan UU No. 10 tahun 2020

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) awalnya menunjuk 6 Perusahaan melalui SP-29/2020 sebagai pemungut PPN Produk Digital atau PPN PMSE mulai 01 Agustus 2020. Lalu, pada 17 November 2020, DJP kembali menunjuk 10 Perusahaan dengan mengeluarkan SP-47/2020. Hingga kini total 46 Perusahaan telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai pemungut PPN PMSE. Berikut adalah Perusahaan yang masuk

Pandemi covid-19 ini membuat pelayanan perpajakan baik untuk pelaporan SPT hingga pengajuan Sertifikat Elektronik difokuskan melalui pelayanan secara online. Jika sebelumnya, Pengusaha Kena Pajak (PKP) memerlukan Sertifikat Elektronik untuk permintaan Nomor Seri Faktur Pajak dan mengakses aplikasi e-nofa. Saat ini, selain aplikasi E-faktur Web-based, fitur E-objection, hingga fitur E-bupot pada DJP Online juga memerlukan pengunggahan

Untuk ke-5 kalinya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjuk kembali 10 Perusahaan sebagai pemungut PPN PMSE atau PPN Produk Digital berdasarkan PMK-48/PMK.03/2020 melalui keluarnya Siaran Pers Nomor SP-47/2020 pada 17 November 2020. Berikut adalah 10 Perusahaan yang ditunjuk sebagai pemotong PPN PMSE per 01 Desember 2020. Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi merilis E-faktur 3.0 atau E-faktur prepopulated yang implementasinya sudah dilakukan secara bertahap di KPP LTO . Diharapkan mulai November 2020 E-faktur 3.0 sudah dapat berjalan secara nasional. E-faktur ini menambahkan fitur yang akan mengintegrasi data antara DJP dan DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) untuk mempermudah input PPN dan PIB

Mulai masa pajak Juli 2020, pemerintah menambahkan diskon untuk angsuran PPh 25 dari 30% menjadi 50% bagi Wajib Pajak yang bergerak pada 1.013 bidang usaha tertentu, perusahaan yang mendapat fasilitas kemudahan Impor tujuan Ekspor, dan Perusahaan di Kawasan Berikat. Wajib Pajak yang berhak mendapatkan tambahan potongan angsuran PPh 25 ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan

Aplikasi E-faktur Web-based ini merupakan petunjuk yang dikeluarkan secara resmi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Klik di sini untuk melihat versi pdf. Aktivasi Aplikasi E-faktur Web Based Aplikasi yang digunakan untuk melaporkan SPT Masa PPN 1111, untuk pengguna aplikasi e-faktur Desktop akan mendapatkan menu profil PKP dan Administrasi SPT. Aplikasi ini dapat diakses pada alamat

Untuk pertanyaan lebih lanjut terkait E-Bupot PPh pasal 23/26, silahkan hubungi kami via email ke support@ah-taxconsulting.com.

Pada 10 Juni 2020 pemerintah mengatur tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Berikut rinciannya. Tambahan Pengurangan Penghasilan Netto untuk WPDN yang memproduksi Alat kesehatan dan PKRT Wajib Pajak dalam negeri (WPDN) yang memproduksi Alat Kesehatan dan/atau Perbekalan Kesehatan

DJP Online menambahkan Layanan pada E-reporting Covid-19.

Pada masa Pandemi Covid-19 ini, Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan insentif perpajakan untuk berbagai sektor. Akan tetapi, pemerintah juga mengupayakan stabilitas keuangan negara dalam menghadapi hal-hal yang membahayakan perekonomian nasional. Pada 5 Mei 2020, Kementerian Keuangan menerbitkan PMK-48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena

Banyak hal terdampak pandemi corona termasuk kegiatan pelayanan Pajak di KPP maupun KP2KP yang sebelum pandemi dilakukan secara tatap muka. Salah satu pelayanan yang dapat dilakukan secara online adalah Pelaporan SPT Masa PPh 23 dan Pembuatan Bukti Potong secara online melalui E-Bupot. Akan tetapi sejak PER-04/PJ/2017 yang mengatur terkait E-Bupot ditetapkan, belum semua PKP dapat

Menuju New Normal Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-34/PJ/2020 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan tugas dalam tatanan Kenormalan Baru di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Sebelum pandemi Corona, biasanya Wajib Pajak (WP) dapat berinteraksi langsung dengan petugas pelayanan terkait dengan kebutuhan perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) maupun Kantor Pelayanan Penyuluhan dan

Pada masa Pandemi Corona (Covid-19) otoritas perpajakan melakukan kebijakan WFH (Work From Home) selama masa PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Kini, setelah beberapa bulan masa pandemi, demi kelancaran perpajakan wajib pajak, Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan akan buka secara bertahap. Akan tetapi, optimalisasi kegiatan pajak secara online juga akan diberlakukan.

Kring Pajak kembali beroperasi mulai 2 Juni 2020

Mulai Juni 2020 ini, laporan PPh 21 DTP menggunakan format file baru. Silahkan lakukan pengunggahan ulang dengan melaporkan ulang Realisasi PPh 21 DTP pada masa April 2020 dengan file .xls yang dapat anda unduh melalui layanan e-reporting pada akun DJP Online atau melalui link berikut ini. Tata cara pengisian file dengan format baru ini adalah

Bagi Perusahaan yang dapat memanfaatkan insentif PPh 21 DTP, sesuai PMK-44/PMK.03/2020 sebagai perluasan aturan PMK-23/PMK.03/2020, berikut ini adalah tata cara pengajuan PPh 21 DTP: Apabila pengajuan PPh 21 telah terpenuhi selanjutnya, Anda dapat memanfaatkan PPh 21 DTP sesuai dengan PMK-44/PMK.03/2020 untuk masa pajak April 2020 s.d. September 2020. Apabila sudah memanfaatkan PPh 21 DTP, jangan

PMK No.23/PMK.03/2020 Sumber: pajak.go.id

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberlakukan layanan pemindahbukuan (Pbk) secara online melalui Fitur E-Pbk pada kanal DJP Online. Mulai 12 Desember 2022 E-Pbk berlaku nasional. Penerapan pemindahbukuan secara online ini telah diuji coba sebelumnya pada 10 Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Untuk layanan E-Pbk, Wajib Pajak (WP) dapat melakukan aktivasi melalui laman DJP dengan mencentang fitur melalui

Selama ini, apabila Wajib Pajak melakukan kesalahan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat menyampaikan permohonan Pemindahbukuan (PBK) melalui tempat pelayanan terpadu di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak bersangkutan terdaftar. Pada 15 Oktober 2022 ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan uji coba applikasi Pemindahbukuan Online (E-Pbk) untuk 10 KPP. Berikut adalah daftar KPP yang ditunjuk

Salah satu dari aturan pelaksana yang terbit 14 Peraturan Menteri Keuangan terbaru terkait PPN dan PPH dalam UU HPP adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.03/2022 (PMK-61/PMK.03/2022) tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri. Sebelumnya aturan terkait Kegiatan Membangun sendiri tertuang dalam PMK- 163/PMK.03/2012 yang mengatur tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai